Beyond the Secularism Trap: Religion, Political Institutions, and Democratic Commitments
Religion and democracy can make tense bedfellows. Religious movements, even when supporting political participation, are often subject to suspicion from secular elites. Modernizers from Nehru to Ataturk have seen a tension between religion and political development. Others, writing in Hobbes' shadow, argue that religion is particularly conflict-prone, incapable of the compromise required of democratic politics.1 Such suspicions came to a tragic end in Algeria's descent into civil war in the 1990s. Unease between religion and political participation exists more broadly, from fairly successful democracies like Indonesia and India to divided societies like Nigeria and Sri Lanka. Today, the challenge looms across the Arab world, as political transitions destabilize the relationship between religion and the state. (Buckley, 2015: 1)
Translation:
Agama dan demokrasi dapat menjadi suatu hal yang menyebabkan ketidaknyamanan yang hebat. Gerakan keagamaan, bahkan ketika mendukung partisipasi politik, sering kali menjadi sasaran kecurigaan dari kalangan elit sekuler. Para modernis dari Nehru hingga Ataturk telah melihat ketegangan antara agama dan perkembangan politik. Lainnya, menulis dalam bayangan Hobbes, berpendapat bahwa agama sangat rentan terhadap konflik, tidak mampu melakukan kompromi yang dibutuhkan oleh politik demokratis.1 Kecurigaan semacam itu berakhir secara tragis saat Aljazair jatuh ke perang saudara pada tahun 1990-an. Kegelisahan antara agama dan keterlibatan politik terjadi di mana-mana, dari negara demokrasi yang relatif makmur seperti Indonesia dan India hingga negara dengan kelompok masyarakat yang terpisah seperti Nigeria dan Sri Lanka. Saat ini, tantangan membayangi dunia Arab, seiring dengan transisi politik yang mengacaukan hubungan antara agama dan negara (Buckley, 2015: 1).
Post a comment